Karangan bunga bernada satir sebagai bentuk protes atas buruknya kinerja anggota DPRD Kab. Sidoarjo
JAGAD SIDOARJO || Puluhan karangan bunga bernada satir dan duka cita memenuhi halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/3/2026).
Aksi simbolik itu dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo (APS) atau yang dikenal sebagai Laskar Jenggolo sebagai bentuk protes atas dugaan mandeknya fungsi pengawasan legislatif.
Tulisan pada karangan bunga menyindir keras lembaga dewan, di antaranya berbunyi, “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini, Khususnya DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menegaskan aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan publik terhadap kinerja DPRD yang dinilai tidak responsif terhadap berbagai persoalan daerah.
“Kami prihatin, kecewa, bahkan jengkel. DPRD seharusnya menjadi suara rakyat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Karangan bunga ini simbol duka atas matinya nurani di gedung wakil rakyat,” tegas Bramada di lokasi aksi.
Ketegangan semakin meningkat ketika aliansi menuntut klarifikasi terkait rumor aliran dana siluman sebesar Rp60 juta kepada setiap ketua organisasi yang beredar di tengah masyarakat.
Isu tersebut diduga sengaja dihembuskan untuk melemahkan gerakan kontrol sosial di Sidoarjo.Bramada menyebut berbagai organisasi masyarakat seperti Madas Nusantara, LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI, hingga FPPI menyatakan sikap bersama menolak stigma tersebut.
“Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah. Kami tidak ingin gerakan kontrol sosial dilemahkan dengan isu murahan,” tegasnya.
Selain soal isu dana, Laskar Jenggolo juga menyoroti sikap DPRD yang dinilai pasif dalam merespons konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang hingga kini belum menemukan titik temu.
Aliansi menilai sikap diam legislatif berpotensi memperburuk stabilitas pemerintahan daerah dan berdampak pada pelayanan publik.
“Jika benar ada oknum dewan yang bermain di balik isu ini untuk membungkam kritik, itu adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tambah Bramada.
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kabupaten Sidoarjo belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.
Laskar Jenggolo menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga transparansi terungkap. Mereka menegaskan, jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini bisa menyeret pihak terkait pada pelanggaran etik berat hingga potensi tindak pidana korupsi.
“Transparansi atau konsekuensi,” pungkas Bramada.
Reporter: Budiono
Editorial: Sam
Sumber: Liputan
